Supremasi Organisasi Multilatera - IMM FEB UNISMUH MAKASSAR

IMM FEB

  • VISIONER
  • SPIRITUAL
  • INTELEKTUAL
  • HUMANITAS

Hot

PIKOM IMM FEB UNISMUH MAKASSAR

Selasa, 15 Mei 2012

Supremasi Organisasi Multilatera

Supremasi Organisasi Multilateral
Sumber IGJ Institute for Global Justice
Monday, 02 August 2010
Dalam salah satu pidatonya Bung Karno mengingatkan bahwa kapitalisme di tengah krisis sama bahayanya seperti harimau luka di tengah rimba raya tropis (September, 1960). Krisis dalam sistem kapitalisme adalah sebab utama yang memicu imperialisme dan kolonialisme. Yang berbeda hanyalah cara, jika di masa lalu jalan yang ditempuh adalah agresi militer dan perang, di masa sekarang dilakukan dengan ekspansi investasi luar negeri, pasar bebas dan hutang luar negeri, namun akibat yang ditimbulkan sama-sama mematikan.
Berbagai strategi dibangun oleh negara-negara maju dalam rangka mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya. Salah satunya adalah memperkuat peran dan fungsi organisasi multilateral. Melalui wadah ini  lembaga keuangan multilateral diperkuat fungsi dan perannya,  organisasi perdagangan seperti WTO diupayakan untuk dihidupkan kembali, perjanjian perdagangan bebas ditingkatkan melalui sokongan utang luar negeri, dan organisasi-organisasi regional dibentuk dalam rangka memudahkan kontrol negara-negara industri terhadap negeri yang lemah. 
g2020rountable.jpgMelalui G-20, negara-negara maju khususnya AS melakukan restorasi stratregi kapitalisme untuk menyelesaikan krisis, yaitu dengan cara ; Pertama, memperkuat kembali posisi, peran dan fungsi lembaga keuangan multilateral, seperti IMF, World Bank; Kedua, memperkuat kembali investasi global dengan berbagai cara, termasuk menunggangi isu-isu perubahan iklim (climate change) dan krisis pangan (food crisis). Ketiga, melancarkan kembali perdagangan bebas, dengan cara mengharamkan kebijakan proteksi.
Sementara negara-negara Uni Eropa memperkuat kembali posisi forum Asia Europe Meeting (ASEM) dalam rangka meningkatkan kontrolnya terhadap kawasan ASIA. Forum ini beranggotakan 16 negara Asia, terdiri dari 10 negara ASEAN ditambah 6 negara Asia lainnya yang disebut NESA (North-East and South Asia), yakni Jepang, Korea Selatan, China, India, Pakistan dan Mongolia serta ditambah ASEAN Secretariat.
ASEM hendak menjalankan apa yang disebut Global Europe Strategy  yaitu suatu strategi untuk memperluas  jangkauan EU dalam menguasai  dunia. Sementara ini memang yang nampak sangat berkuasa  adalah Amerika dan Jepang. Global Europe Strategy yang intinya  adalah (1) Adopsi aturan yang dimaksud antara lain mencakup implementasi kesepakatan WTO, perubahan undang-undang dan regulasi negara-negara asia (sehingga mengakomodir akses pasar perusahaan-perusahaan asal Uni Eropa di Asia), (2) penetapan standar produk dan quality control (bagi barang-barang yang diproduksi di negara-negara Asia), (3) pengakuan dan penegakan hukum bagi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. (4) mengamankan akses bagi sumber daya energi dan bahan mentah, pengurangan non-tariff trade barriers, perlindungan yang lebih jauh atas hak-hak kekayaan intelektual korporat (paten dan lainnya), dan (5) pembukaan pasar pengadaan barang kepemerintahan, liberalisasi investasi, percepatan pembukaan akses sektor jasa.
Strategi ini kemudian dilaksanakan melalui Partnership Cooperation Agreement (PCA), sebuah skema standar kerjasama Uni Eropa dengan negara dan kawasan lain di dunia. PCA pada intinya adalah strategi membangun kerjasama di semua sektor terkait perdagangan dan investasi sesuai kepentingan bersama, guna memfasilitasi arus perdagangan dan investasi dan untuk mencegah dan menghilangkan kendala perdagangan dan investasi.
Untuk mensukseskan PCA, EU menyediakan dana sebesar 8 billion Euro per tahun untuk Asia.  EU juga berjanji akan menyumbangkan dan bahkan menambahnya menjadi lebih dari 0,7 persen GDP sampai 2015.
Salah satu kawasan ekonomi yang menjadi incaran adalah ASEAN mengingat lebih dari 500 juta penduduk tinggal di kawasan ini. Selain itu, negara-negara di kawasan ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.  Itulah mengapa EU member support yang besar bagi terbentuknya komunitas ASEAN dan menciptakan landasan hukum yang mengikat bagi anggota ASEAN.  EU memberikan dukungan untuk ASEAN Economic Community (AEC) sebesar 40 juta Euro, ASEAN Political and Security Support 4,7 juta Euro, ASEAN Sosio-Cultural Community Support 10 juta Euro.
Hasilnya para pemimpin ASEAN menandatangani  ASEAN Charter, sebuah piagam berisikan dasar-dasar bagi pembentukan kawasan perdagangan bebas internal ASEAN dan dasar bagi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) antara ASEAN dengan kawasan lainnya khususnya Uni Eropa.  Pasal 1 ayat 5  menyatakan bahwa tujuan kerjasama ASEAN adalah “menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu-lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.
Menguatnya supremasi organisasi multilateral mutlak harus diwaspadai oleh seluruh rakyat di kawasan ASEAN. Mengingat seluruh strategi yang dibangun ditujukan untuk menyokong kepentingan imperialistik negara-negara industri maju,  yang hendak menjadikan ASEAN sebagai bamper untuk memikul beban krisis kapitalisme global.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad